Oleh: Dyas Nur Fajrina
Faisal Yusuf Saputra
Ema Erlinasari
Judul : STAKEHOLDER DALAM ZIS
I.
PENDAHULUAN
Potensi penerimaan zakat di Indonesia sangat
besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia. Bila dihitung secara matematis, maka potensi zakat tersebut mencapai
angka Rp. 19 trilyun per tahun. Potensi tersebut baru berasal dari perkiraan
penerimaan zakat, belum termasuk potensi penerimaan yang berasal dari infaq dan
shodaqoh serta wakaf.Salah satu aspek yang
sangat penting, yang akan mempengaruhi persepsi dan komitmen publik untuk
menunaikan kewajiban zakatnya adalah transparansi dan akuntabilitas.
Dari Al Qur’an
Surat Al Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk dalam
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqoh dicatat
dan dilaporkan kepada para stakeholders sehingga tidak akan ada lagi keraguan
atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan lembaga yang terkait sehingga
tercipta transparansi dalam pengelolaan dana zakat tersebut.
Badan atau
lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqoh di Indonesia terdiri dari dua
kelompok institusi, yaitu Badan Amil
Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat
(LAZ) sesuai dengan Undang Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat
Bab III pasal 6 dan pasal 7. BAZ dan LAZ ini merupakan salah satu dari delapan golongan
asnaf yang berhak menerima zakat yaitu pada golongan Al-Amilin.
II.
RUMUSAN
MASALAH
a.
Pengertian
stakeholder dalam pengelolaan ZIS
b.
Lingkup
partisipasi stakeholder
c.
Kekurangan
dan kelebihan stakeholder
III.
PEMBAHASAN
a)
Pengertian
stake holder dalam pengelolaan ZIS
Pengertian
stakeholder sendiri adalah orang atau instansi yang berkepentingan dengan suatu
bisnis atau perusahaan. R. Edward Freeman menjelaskan stakeholder sebagai
“individu-individu atau kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh tercapainya
tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengruhi tujuan-tujuan
tersebut”.[1]
Stakeholder
dibagi menjadi pihak berkepentingan internal dan eksternal. Pihak internal
adalah orang-orang berkepentingan yang ada di dalam lembaga tersebut. Sedangkan
pihak eksternal adalah pihak-pihak diluar lembaga yang berkepentingan, misalnya
masyarakat dan pemerintah. Semua masyarakat belum tentu stakeholder atau
tidak semua masyarakat adalah stakeholder. Masyarakat
yang di sebut sebagai stakeholder diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki
kepentingan atau nilai-nilai yang sama dalam situasi tertentu. Ketika masyarakat berhubungan dengan sebuah
perusahaan, maka masyarakat tersebut barulah dapat dikatakan
sebagai suatu stakeholder yang artinya publik tersebut memiliki
kepentingan (stake) dengan sebuah perusahaan atau dalam sebuah isu yang
melibatkan perusahaan.
Stakeholder
dilihat dari sisi kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap
suatu issu stakeholder dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok ODA
(1995), seperti berikut :[2]
a.
Stakeholder
Utama (primer), merupakan stakeholder
yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan,
program, dan proyek.
·
Masyarakat
dan tokoh masyarakat : Masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni
masyarakat yang di identifkasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena
dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari
proyek ini.
·
Tokoh
masyarakat : Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah
itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat
· Pihak Manajer publik :
lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi
suatu keputusan.
b.
Stakeholder
Pendukung (sekunder), stakeholder yang tidak
memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program,
dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (consern) dan keprihatinan sehingga
mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan
legal pemerintah. Stakeholder pendukung, antara lain:
· Lembaga(Aparat) pemerintah dalam suatu
wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
· Lembaga pemerintah yang terkait dengan
issu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan
keputusan.
· Lembaga swadaya Masyarakat (LSM)
setempat : LSM yang bergerak di bidang yang bersesuai dengan rencana,
manfaat, dampak yang muncul yang memiliki “concern” (termasuk organisasi massa
yang terkait).
· Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini
memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
· Pengusaha (Badan usaha) yang terkait.
c. Stakeholder
Kunci, merupakan
stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan
keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai
levelnya, legisltif, dan instansi. Misalnya, stekholder kunci untuk suatu
keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten.
1. Pemerintah Kabupaten
2. DPR Kabupaten
3. Dinas yang membawahi langsung proyek
yang bersangkutan.
Dalam hal ZIS,
stakeholder ZIS adalah BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 menyatakan bahwa “Baznas
Merupakan Lembaga Yang Berwenang Melakukan Tugas Pengelolaan Zakat Secara
Nasional.”.[3]
BAZNAS adalah lembaga yang berwenang dan
legal untuk dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sodaqoh secara nasional sesuai
dengan UU No. 23 tahun 2011. Selain BAZNAS lembaga pengelolaan zakat yang legal
adalah LAZ dan UPZ yang ikut menjadi stakeholder dalam kegiatan ZIS. LAZ atau
Lembaga Amil Zakat adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas
membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Tugas utama LAZ adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh dari
masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitull Mall. Setelah itu adalah
menyalurkannya pada masyarakat sesuai dengan ketentuan syara’. Dalam pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat,
infaq, dan shadaqoh tersebut pada masyarakat perlu adanya proses pencatatan
transaksi keuangan hingga menghasilkan Laporan Keuangan yang transparan dan
dapat dipertanggungjelaskan (accountability)
yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan pada stakeholders.
Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah
satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. UPZ
dibentuk oleh BAZNAS pada instansi
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan
swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk
UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
b)
Lingkup
partisipasi stake holder
Dalam pengelolaan ZIS stakeholder
memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat. Sebagai instansi atau
lembaga, Baznas memiliki peranan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.
1. Perencanaan
Perencanaan merupakan suatu proses atau
salah satu fungsi menejemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan
(mengasumsikan atau memprediksikan tindakan-tindakan) kebutuhan organisasi di
masa yang akan datang.[4] Dalam
perencanaan ZIS ada beberapa hal yang harus direncanakan dalam pengelolaannya,
perencanaan tersebut antara lain: Bagaimana pengelolaan zakat dilakukan, dimana
tempat pelaksanaan zakat, kapan dilaksanakan , oleh siapa pelaksanaan zakat
akan dilakukan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian umumnya dilakukan
setelah perencanaan dan mencerminkan bagaimana perusahaan mencoba untuk
mencapai rencananya. Pengorganisasian meliputi penentuan dan pengelompokkan
tugas ke dalam departemen, penentuan otoritas, serta alokasi sumber daya di
antara organisasi.[5]
3. Penggerakan
4. Pengawasan
c)
Kekurangan
dan kelebihan dalam pelibatan stakeholder
IV.
Daftar
pustaka
Ricard
L. Daft, Management Menejemen, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hlm.6.
Prof.
Dr. Kees Bertens, MSC., Pengantar Etika Bisnis, Kanisius: Yogyakarta, 2000, hlm 163.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat
Umar,
Drs. Husein., M.M., MBA. Busines an
Introduction, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2000. Hlm 34.
*****Mohon maaf apabila ada daftar pustaka atau footnote yang tidak sengaja belum tertulis.
[1] Prof. Dr. Kees Bertens, MSC.,
Pengantar Etika Bisnis, Kanisius:
Yogyakarta, 2000, hlm 163.
[4] Drs.
Husein Umar, SE., M.M., MBA. Busines an
Introduction, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2000. Hlm 34.
[5]
Ricard L. Daft, Management Menejemen, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta, 2006,
Hlm.6.
